Asslamualaikum wr.wb Salam sejahtera untuk kita semua semoga kita selalu di berikan kesehatan dan rezeki yang cukup dan berkah , langsung saja kita baca informasi berikut ini mengenai, Turunnya surat edaran (SE) Gubernur Jatim Soekarwo tentang standar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) SMA dan SMK di Jawa Timur memang membuat program sekolah gratis di daerah harus hilang.
 |
| Gambar Ilustrasi |
Termasuk di Surabaya. Selama ini, Wali Kota Tri Rismaharini telah menjalankan program sekolah gratis mulai SD, SMP, hingga SMA dan SMK.
Seluruh kebutuhan operasi, investasi, hingga sebagian personal pun ditanggung pemkot. Namun, adanya SE standar SPP SMA dan SMK yang ditetapkan gubernur membuat pemkot tidak bisa bergerak lebih banyak.
Seluruh biaya operasi, investasi, hingga gaji guru tidak tetap (GTT) yang sebelumnya ditanggung pemkot kini menjadi tanggung jawab sekolah.
Seluruh orang tua/wali murid pun harus membayar SPP yang standar nominalnya telah ditentukan gubernur. Yakni, SMA Rp 135 ribu per siswa per bulan, SMK teknik (Rp 215 ribu), dan SMK nonteknik (Rp 175 ribu).
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Prof Muhadjir Effendy menyatakan, selama ini SMA dan SMK memang tidak gratis. Yang benar-benar gratis adalah SD dan SMP saja.
Jadi, memang tidak salah jika sekolah menarik SPP dari orang tua/wali murid. Bahkan, pihaknya saat ini sudah membuat peraturan menteri tentang SD dan SMP boleh melakukan pungutan.
’’Saya sudah tanda tangani peraturan menteri itu dan sudah beredar di SD dan SMP,’’ katanya saat melakukan sidak di SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo (Smamda) Kamis (12/1).
Meski dibolehkan meminta tarikan, lanjut dia, sekolah tetap harus menaati peraturan. Tarikan tersebut tidak boleh liar atau di luar rencana kegiatan sekolah. Selain itu, tidak melanggar hukum.
Apalagi tarikan di SMA dan SMK yang memang sejak dulu diperbolehkan. ’’Yang penting pesan saya, siswa miskin harus gratis. Bahkan harus disantuni,’’ tegasnya.
Jadi, tugas sekolah saat ini hanya menggratiskan siswa miskin. Sementara itu, siswa yang mampu masih boleh ditarik uang SPP. Dari tarikan tersebut, harus ada subsidi silang untuk membantu siswa miskin.
Dan tentu sudah ada data siswa miskin tersebut. Sebab, mereka telah memiliki kartu Indonesia pintar (KIP) dan kartu Indonesia sejahtera (KIS).
’’Subsidi silang dari pungutan yang sudah ditetapkan itu, baik dari gubernur atau bukan, tidak masalah,’’ ungkapnya.
Muhadjir menegaskan, yang jelas, sekolah tetap diizinkan menggali dana dari mana pun. Yang dia tekankan sebenarnya bukan dari orang tua/wali murid, tetapi dari alumni atau donatur.
Sebab, sekolah menelurkan sangat banyak lulusan yang sukses. Ada yang menjadi gubernur, bupati, maupun pengusaha. ’’Ini saatnya alumni membantu adik-adiknya agar sekolahnya menjadi lebih baik,’’ katanya.
Di Surabaya, standar SPP untuk SMA sesuai SE gubernur adalah Rp 135 ribu. Jumlah itu lebih kecil daripada bantuan operasional pendidikan daerah (bopda) yang selama ini diperoleh dari Pemerintah Kota Surabaya sebesar Rp 152 ribu.
Terkait dengan hal itu, Kepala SMAN 7 Achmad Junaedi mengungkapkan, memang harus dilakukan penyesuaian. ’’Efektivitas belanja di sekolah, kontrol keuangan saja,’’ ujarnya.
Dia menyebutkan, program kegiatan juga tidak akan berkurang dari tahun-tahun sebelumnya. Sebab, berbagai program kegiatan itu memang dibutuhkan di sekolah.
Hanya, penghematan perlu dilakukan. ’’Kalau sebelumnya pakai konsumsi, sekarang bisa dihemat,’’ jelasnya. Kegiatan ekstrakurikuler (ekskul) juga tidak terpengaruh.
Junaedi menegaskan, ekskul tetap berjalan. Biaya pelatih untuk 20 ekskul di sekolahnya diambilkan dari dana bantuan operasional sekolah (BOS) pusat.
Adapun untuk infrastruktur ekskul, jelas dia, dibutuhkan penyesuaian. Bola, misalnya. Jika semester ini membutuhkan empat bola, yang bisa dipenuhi dua atau tiga bola.
’’Selektif, tinggal menyesuaikan,’’ jelasnya. Demikian pula kebutuhan lain. Misalnya, kertas. Penggunaan kertas bisa dihemat. Begitu pula listrik.
Penghematan listrik lebih dioptimalkan. Jika selama ini biaya listrik, air, dan telepon mencapai Rp 20 juta–Rp 30 juta, sekarang akan dikomando untuk dihemat.
Keran air tidak boleh bocor. Siswa juga diajak untuk mematikan listrik dan AC jika tidak diperlukan. ’’Jadi, malah menata. Ada sisi positifnya, efisien, efektif, dan selektif,’’ tuturnya.
Ibarat orang bekerja, menurut Junaedi, ketika seseorang memutuskan untuk resign dari pekerjaannya, orang tersebut masih bisa bertahan hidup. Kebutuhan hidup akan menyesuaikan.
’’Menahan diri. Ini uji cobanya kepala sekolah,’’ jelasnya. Junaedi menegaskan tidak galau dengan berbagai perubahan tersebut. Pihaknya juga sudah menyusun rencana kerja dan anggaran sekolah (RKAS).
Ibarat proposal kegiatan, program-program sudah disusun dan tinggal diajukan kepada Dinas Pendidikan Jawa Timur melalui cabang dinas pendidikan.
Selayaknya proposal, tentu anggaran sudah disiapkan sesuai dengan kebutuhan. ’’Kami ajukan saja, di-acc atau tidak, itu kewenangan dinas. Tapi, sebagai aparatur, saya patuh sesuai ketentuan,’’ tuturnya.
Gaji tenaga honorer, terang Junaedi, sudah masuk dalam RKAS. Komitmennya, gaji tenaga honorer tidak ingin dikurangi.
Delapan guru tidak tetap (GTT) dan 19 pegawai tidak tetap (PTT) di sekolahnya tetap harus menerima gaji sebagaimana mestinya.
Hal itu juga menjadi kesepakatan dalam pertemuan musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS) yang berlangsung Kamis (12/1). Konsekuensinya, kinerja guru honorer juga harus optimal.
Setiap daerah, kata dia, punya tantangan masing-masing. Di Surabaya, mulai Januari hingga Juni (semester genap), belum ada dana lantaran selama ini sekolah mendapat bantuan dari pemkot, sedangkan sekolah-sekolah di daerah lain sudah menarik SPP.
Hanya, mungkin besaran SPP di daerah lain bisa berkurang dari jumlah yang selama ini ditarik dari siswa. ’’Daerah-daerah lain kondisinya macam-macam, termasuk kami yang di Surabaya,’’ jelasnya.
Meski begitu, Junaedi tetap menjunjung loyalitas terhadap surat edaran gubernur tentang besaran SPP. Dengan standar SPP yang sudah ditentukan provinsi, efisiensi tentu harus dilakukan.
Andaikan masyarakat ingin membayar lebih dari SPP pun, tidak ada larangan. ’’Tergantung kesepakatan, toh juga ada kontrol masyarakat. Yang penting, standar pendidikan tidak boleh turun,’’ tegasnya.
Hanya, ada hal yang harus diwaspadai dengan adanya SPP. Yakni, kata Junaedi, banyak orang yang bakal mengaku miskin. Tujuannya, tidak membayar SPP.
Dia mengungkapkan, di sekolahnya ada 5 persen siswa berkategori kurang mampu. ’’Mereka sudah pasti tidak bayar,’’ ujarnya.
Namun, ke depan, dia memprediksi muncul lagi siswa yang tidak mampu. ’’Pasti ada, tapi mudah-mudahan tidak banyak,’’ tuturnya.
Sementara itu, SMA/SMK negeri di Surabaya yang tidak lagi gratis menimbulkan dilema bagi sekolah swasta. Di satu sisi, mereka senang karena kini persaingan bisa seimbang.
Saat SMA/SMK negeri masih gratis, banyak warga yang memilihnya. Kini, dengan sama-sama membayar, diharapkan kualitas siswa juga merata.
Namun, di sisi lain, ada SMA/SMK swasta yang bebannya semakin berat. Apalagi beberapa sekolah swasta yang selama ini menerima bopda.
’’SMK PGRI telanjur menggratiskan karena ada bopda. Kini mereka juga bingung,’’ ujar Ketua Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP) PGRI Dasmen Surabaya Ilyas.
Di lingkungan PGRI, ada 9 SMK, 1 SMA, dan 15 SMP. Sebagian SMK kini mulai kembali menarik uang SPP. Misalnya, SMK PGRI 13. Sejak dua bulan lalu, pihak sekolah mengambil kebijakan menarik SPP.
Hal tersebut juga disampaikan kepada orang tua. Siswa kelas X dikenai tarikan Rp 100 ribu, kelas XI Rp 150 ribu, dan kelas XII Rp 175 ribu.
’’Untuk siswa yang tidak mampu, kami berusaha menggratiskan,’’ tandasnya.
Sumber : (http://jawapos.com) .
Demikian Informasi yang bisa saya bagikan ke rekan rekan guru semoga ada manfaatnya dan silahkan bagikan info berikut ke facebook rekan rekan Guru atau di google plus dan simak juga berita terkai di bawah, agar guru guru yang lain bisa menyimak berita Terupdate dari forum kemendikbud, sekian , salam pendidikan Indonesia .
Bagi Ke Facebook
Bagi Ke Google+
0 Response to "Alhamdulillah Siswa Miskin Tetap Gratis dan Gaji Guru Honorer Tak Berkurang"
Poskan Komentar